metroNews

   JAKARTA -    Dawuh Abah Luhtfi Bin Yahya saat haul di Pendopo Pasuruan pernah mengatakan, “salah satu cara memecah belah bangsa adalah dengan menanamkan doktrin anti pemerintah”. Penjelasan atas pernyataan Abah Luthfi diatas akan saya uraikan caranya. Yang pertama adalah, sebarkan tentang kebobrokan presiden, sebarkan fitnah tentang presiden, hina presiden dan hujat presiden, via media sosial. Cara di atas sudah banyak kita temui. Kini banyak sekali bertaburan status yang menjurus penghinaan dan hujatan terhadap simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari akun cyber bayaran sampai akun religius ustadz, kiai, bahkan akun yang memiliki ponpes pun ikut-ikutan. Itulah salah satu cara untuk menanamkan doktrin anti pemerintah yang sekarang sedang marak mereka lakukan. Yang kedua, sebarkan tentang kebobrokan presiden, sebarkan fitnah tentang presiden, hina presiden dan hujat presiden melalui mimbar-mimbar. Cara kedua ini pun sudah mulai marak dilakukan, bahkan

Jakarta- Pimpinan Front Pembela Islam FPI resmi batal pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 15 Agustus 2017 pada kompas.com (6/8/17). Pembatalan pulang ke Indonesia sekaligus memastikan ketidakhadirannya pada milad FPI ke-19. Pernyataan Rizieq Shihab melalui pengacaranya Sugito Atmo, telah menorehkan kekecewaan terhadap pengikut setia  FPI, karena ekspektasi pengikut setia FPI  ingin acara milad ke-19 FPI ini dihadiri oleh Rizieq Shihab, dikutip dari kompas.com (2/8/17). Seperti kita ketahui bahwa Rizieq Shihab telah tersangkut chat sex via whatsapp yang permasalahannya hingga saat ini belum terselesaikan, Absennya Rizieq Shihab ini mengancam beberapa anggota dan  loyalis FPI tidak menghadiri acara milad 19 agustus 2017 nanti yang akan diselengarakan di Gor Muara Kamal. Padahal sebelumnya pengacara Kapitra Ampera mengatakan, kliennya diperkirakan kembali dari Arab Saudi ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dikutip dari  Kompas.com, Selasa (6/8/17). Ternyata kehadirannya  batal, walau

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)  – Sikap Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang tidak mau diperiksa membuat jajaran penyidik kepolisian jadi kesulitan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras dengan segera. "Sikap Novel Baswedan yang tidak mau diperiksa polisi dan lebih suka membuat pernyataan kepada media sangat menyulitkan polisi dan menempatkan polisi pada posisi yang tidak baik," kata Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto Selasa (8/8/2017) di Jakarta. Menurutnya, dia mempersoalkan pernyataan Novel Baswedan melalui media massa yang menyebut ada keterlibatan oknum jenderal polisi. Menurutnya, seharusnya sebagai penyidik di KPK, Novel Baswedan terbuka kepada polisi agar dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku. "Termasuk pernyataannya tentang keterlibatan oknum jenderal polisi. Ketidakpercayaan Novel kepada polisi dapat menyulitkan penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi, meskipun sudah bekerjasama dengan KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas

Ketua  KPK Agus Rahadjo di Gedung A Kemendikbud. JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, instansinya tidak memiliki hak untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap  Novel Baswedan . "Kalau  KPK  ini kan kewenangannya di bidang korupsi. Jadi kalau pidana umum bukan, memang tidak berhak," ucapnya saat ditemui di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017). Agus melanjutkan, bukan berarti  KPK  tidak membantu sama sekali dalam proses penyelesaian kasus. Karena,  KPK  sudah bekerja sama dengan penyidik memberikan data-data yang dibutuhkan. "Kita sudah bertemu dengan Kapolri, sudah dua kesempatan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ketiga lebih baik lagi," katanya. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, membahas kasus penyiraman air keras terhadap  Novel Baswedan . Menangapi hal tersebut, Agus mengakui pihaknya telah melakukan komu