metroNews

Jakarta  - Sungguh miris melihat spanduk-spanduk yang menyatakan tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama. Padahal sebagai umat islam kita wajib menyolatkan jenazah apalagi kita sebagai umat islam, jangan lah agama kita ini terpecah karna hanya kepentingan politik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan wajib bagi orang Islam untuk mensalatkan Muslim yang meninggal meski yang bersangkutan dituduh munafik atau kafir.   "Kita tidak boleh menghukumi seseorang itu munafik atau kafir, yang berhak hanya Allah SWT,"  kata Zainut di Jakarta, Sabtu. Dia juga mengingatkan kepada umat Islam mengurus jenazah hukumnya fardhu kifayah. Maka umat Islam bekewajiban memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan bagi seorang jenazah Muslim. Fardhu kifayah, kata dia, art inya jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, dalam konteks ini mengurusi jenazah, maka semua orang yang mukim atau bertempat

Praktisi Hukum Henry Yosodiningrat menilai dugaan kriminalisasi ulama yang dituduhkan pada Polri salah alamat. Menurutnya, tidak ada kriminalisasi ulama.  “Ulamanya siapa yang dikriminalisasi. Kriminalisasi itu perbuatan yang sesungguhnya bukan perbuatan pidana, dipaksakan untuk dipidanakan. Nah, ketika seseorang yang diperiksa sebagai tersangka atas satu perbuatan telah memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan, itu bukan kriminalisasi,” tegas Hendry lewat sambungan telpon, Kamis (23/2). Menurutnya, tiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. “Tidak berarti kalau dia seorang ulama, tidak boleh diperiksa, karena kan ada tindakan yang bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana,” lanjutnya. Henry menambahkan, langkah Polri sudah tepat. Dia meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Terbukti atau tidak, itu nanti di pengadilan. Jangan setiap diperiksa mengatakan itu dikriminalisasi, dll. Sadar nggak dengan apa yang dilakukan, introspesksi diri don

Jakarta, 23 Februari 2017 Pantas saja, apabila sejumlah ulama dan tokoh ulama besar di Indonesia melarang aksi 21 Februari 2017 atau dikenal dengan #Aksi 212# Jilid II.  Rais Aam PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maaruf Amin menyebut aksi tersebut Politis dan melarang umat Islam mengikuti aksi tersebut (Detik.Com 20/2/2017).  Kemudian Muhamadiyah melalui Pimpinan Pusat DR Haedar Nashir, MSI menyatakan  menilai aksi tersebut tidak bermanfaat dan dipelopori kelompok radikal Islam (CNN, senin, 20/02/2017).  selanjutnya Ketua Lembaga kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ulama Rumadi Ahmad menegaskan menolak aksi 21 Februari 2017 karena bermuatan politis. Kenyataannya  Aksi yang bersifat politis itu membawa salah satu agendanya yaitu “Stop Kriminalisasi Ulama”.  Isu ini sebelumnya pernah dilemparkan FPI beberapa bulan yang lalu  untuk mencari dukungan Politis, Ulama dan Umat Islam atas beberapa kasus yang menjerat Rizieq Shihab, dan membentuk opini

Front Pembela Islam (FPI) tiba - tiba mendadak baik terlihat dari para jamaah FPI yang membantu mengawal pasangan non muslim saat nikah di gereja katedral dalam aksi 112 sabtu kemarin.