metroNews

Jakarta  - Polda Metro Jaya menangkap lima orang terkait dugaan upaya makar. Salah satu yang ditangkap adalah Muhammad Al Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam (FUI). "Iya betul ada lima orang yang ditangkap. Salah satunya Sekjen FUI Al Khaththath itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (31/3/2017). Argo mengatakan, kelima orang tersebut ditangkap di lokasi berbeda pada pagi tadi. Saat ini kelimanya masih diperiksa intensif di Markas Komando Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. "Mereka ditangkap atas dugaan permufakatan makar, tapi berbeda dengan yang sebelumnya," lanjut Argo. Selain Al Khaththath, Argo menyebutkan satu orang lainnya yang ditangkap adalah seorang pria bernama Diko. "Diko ini mantan suaminya Mimah Susanti Ketua Bawaslu," tandas Argo. Al Khaththath pada Kamis (31/3) kemarin menggelar konferensi pers mengenai pelaksanaan aksi 313. Dia merupakan salah satu inisiator dari aksi yan

Seorang oknum PNS Kecamatan Pamulang Tangeran Selatan bernama Budi Usman diduga sebagai provokator kepada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk menjalankan aksi aksi demonstrasi. Dalam aksinya, Budi Usman memberikan informasi miring terhadap pemerintahan sehubungan dirinya sebagai PNS, untuk ditindaklanjuti LSM dalam pengerahan massa melakukan sejumlah aksi aksi demonstrasi ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintahan. LSM Gerakan Aliansi Nusantara ( G A N ) sendiri memiliki misi yang baik yaitu Menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok organisasi masyarakat yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan dasar dengan Negara. Serasi dengan tingkat dan perkembangan dengan perjuangan serta mengingat betapa mutlaknya keharusan untuk membentuk organisasi rakyat secara lebih sempurna dan mempergunakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab adanya struktur yang menjamin kehidupan siste

Belum tuntasnya kasus terdakwa dugaan penodaan Islam membaut berbagai pihak gerah. Sebagaimana Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DPD DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin pihaknya bersiap menggelar aksi damai untuk terus menuntut Ahok dipenjara. Nama aksinya kali ini disebut 313 lantaran bakal digelar pada Jumat (31/3) pekan depan kepada  Jawapos.com , sabtu 25/03.17.  Selain Novel, rupanya juga ada pihak lain yang ikut gerah, yakni  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (DPW Parmusi) DIY Syukri Fadholi yang menilai presiden tak konsekuen menjunjung supremasi hukum yang selama ini menjadi janji seorang kepala negara, kepada  Krjogja.com  Sabtu 25/03/2017. Berbeda dengan  Pengamat politik sekaligus Ketua Nation and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih mengatakan aksi 313 itu berpotensi kontraproduktif. Sebab, masyarakat memiliki tingkat kejenuhan terhadap aksi demonstrasi yang terus berlangsung dengan tuntutan yang berulang-

            Mengenal Ulama sekaligus penceramah kondang di Indonesia KH Zainudin MZ dan Aa Gym yang selalu membawa umatnya kepada Ahlakul Karimah. KH Zainudin MZ dikenal dengan “Da’i Sejuta Umat” dan Aa gum dikenal dengan “Manajemen Qolbu”. Sejuk rasanya ketika mendengar Khutbah kedua Kyai ini dan bahkan bisa mencucurkan airmata mengingat akan dosa-dosa kita. Berbeda ketika kita mendengar Khutbah Rizieq Shihab yang berkobar-bar menumbuhkan  dan membakar semangat umat, dan memang beliau ahli dibidang itu. Namun sayangnya kemampuan dan kecerdasan Rizieq Shihab ini digunakan untuk menumbuhkan dan membakar  semangat umat untuk memusuhi orang lain, dan sesama muslim sendiri. Apabila dikaji lebih dalam lagi, Visi dari Front Pembela Islam yang dipimpinnya tiada lain  Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) bersyariah. Korelasinya khutbah yang dikumandangkan Rizieq Shihab selalu mengkafirkan orang lain, intoleransi, menggunakan kata-kata kasar dan sering memaksakan kehendak. Bahkan

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Edi Hasibuan, meluruskan tudingan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang menuding Polres Metro Jakarta Barat melarang tahanan berinisial RP terkait penggunaan celana dan kain sarung, ke dalam ruang tahanan. RP adalah tersangka pengeroyokan Iwan salah seorang pendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua di Tambora. Menurut Edi ada Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri. "Dalam aturan Perkap memang diatur dalam tahanan tidak dizinkan ada sarung dan celana panjang. Karena selama ini sering terjadi banyak masalah termasuk sarung digunakan untuk gantung diri dan menyimpan senjata api. Setiap barang yang masuk harus dijaga ketat," kata Edi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/3/2017). Mantan Komisioner Kompolnas itu mengatakan jika ada larangan salat atau ibadah hal itu tidak dibenarkan. "Cuma laporan ACTA itu perlu diklarifikasi kepada polisi ap

Jakarta - Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat kembali mengkarifikasi dan meluruskan isu yang sebelumnya beredar di media masa, terkait adanya tuduhan ACTA (Advokad Cinta Tanah Air) yang mengatakan salah seorang tahanan atas nama Rubby Peggy Prima, pelaku tindak pidana kekerasan 170 KUHP, mendapat diskriminatif dan perlakukan tidak menyenangkan selama dirinya dilakukan penahanan di ruang tahan Polres Metro Jakarta Barat. Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Adex Yudiswan mengatakan hasil dari tim pencari fakta real yang dibentuk Polda Metro Jaya mengetahui fakta bahwa tidak ada sama sekali diskriminatif yang di alami oleh tahanan atas nama Ru‎bby Peggy Prima. ‎ "Kami lakukan klarifikasi ini setelah adanya diturunkan tim pencari fakta yang di bentuk di polda oleh propam, disini kita hadirkan yang bersangkutan yang kebetulan kemarin menjadi tersangka kasus 170, di informasikan yang bersangkutan telah mendapatkan diskriminalisasi, dan hal hal yang tidak nyaman yang di lakukan

Polda Metro Jaya membantah tuduhan mempolitisasi atau melakukan kriminalisasi politik terhadap penanganan dugaan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. "Itu persepsi masyarakat, jadi kebetulan saja tapi tidak ada apa-apa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/3). Argo mengatakan penyidik Polsek Metro Tanah Abang memanggil Sandiaga Uno untuk dimintai keterangannya sebagai saksi berdasarkan laporan seorang wanita bernama Dini Indrawati Septiani. Pemanggilan Sandiaga itu, menurut Argo, sebagai upaya penyidik Polsek Metro Tanah Abang untuk menyelesaikan penyelidikan yang belum diselesaikan. Sandiaga Uno diadukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 1616/K/XI/2013/Polres JP tertanggal 7 November 2013. Selain itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga itu dilaporkan dugaan penggelapan lahan tanah ke Polda Metro Jaya. Argo menyebutkan polis

Belum lama ini, 19 maret 2017 Rizieq Shihab berkhutbah di lapangan Ahmad Yani yang pada awalnya menyampaikan bahwa  dia tidak bermasud melecehkanPancasila, Makar, dan Anti Pemerintah. Namun pengantar ceramah yang bagus itu, tetap saja penghujungnya bernuansa politik “ Pilkada DKI Adalah Soal Membela Agama”. Rizieq Shihab menyampaikan sekarang bukan masalah Anis dan Ahok, tapi antara ”Penista Agama dan pembela agama”.  Walaupun lama tak muncul setelah kasus perzinahan antara Rizieq Shihab dan Firza Husein viral di media sosial,  sekali muncul tetap membawa roh kebencian dan memecah belah umat. Habib Rizieq menegaskan hari pencoblosan Pilkada DKI, 19 April 2017 bukan hanya soal politik semata. Tetapi juga pertarungan antara pembela agama dengan penista agama dan para pendukungya (JPNN.COM), dan gerakan lainnya adalah “Tamasya Almaidah“ yang pada intinya sama adalah mencampuradukan agama dan politik. Apa latar belakang Rizieq berkhutbah seperti itu, analisa kami mungkin ada de

Tamasya Al Maidah Tamasya tengah menjadi sorotan media dan menjadi percakapan ramai di media sosial beberapa hari terakhir. Gerakan yang digagas Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI)  itu mengajak umat Islam dari berbagai daerah untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI (19 April 2017). Tamasya ini diklaim sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam. Istilah itu merujuk pada aksi massa yang menuntut penangkapan calon gubernur DKI, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama-imbas perkataan Ahok ihwal surat Al Maidah ayat 51 Celakanya, gerakan ini justru mendapat respons negatif di media sosial. Sejumlah pengguna Twitter melihat acara tamasya itu sebagai bentuk intimidasi, yang bisa memengaruhi pilihan warga. Ada pula yang melihatnya sebagai usaha untuk terus meniupkan isu agama dalam Pilkada DKI. Alhasil, kalimat-kalimat tak bersepakat atas tamasya itu menyebar di media sosial. “Intimidasi TPS pake

JAKARTA -  Aparat gabungan pemerintah yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP menurunkan paksa spanduk yang   berisi provokatif yang merasakan, ini Negara Hukum tidak bisa semena-mena,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencopot spanduk-spanduk provokatif di Jakarta. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan spanduk yang dicopot termasuk spanduk larangan menyalatkan jenazah. "147 spanduk yang sudah dicopot termasuk yang penolakan menyalatkan jenazah di masjid-masjid. Saya kira termasuk juga beberapa spanduk yang sifatnya provokatif," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/3/2017). Sumarsono mengatakan spanduk tersebut bukan hanya dicopot oleh Aparat Gabungan saja, melainkan juga oleh masyarakat setempat. Sumarsono berterima kasih karena masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mencopot spanduk itu.   "Saya berterima kasih kepada warga dan tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi menurunkan sp

Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman hadir di sidang praperadilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terhadap Kepolisian RI (Polri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/6/13) sebagai saksi yang meringankan (bilingual News). Boyamin di hadapan Ketua Majelis Hakim Didik Setyo Handono mengaku bersalah dan berdosa karena turut andil dalam konspirasi jahat untuk menjebloskan Antasari Azhar ke dalam penjara. Pengakuan tersebut merupakan upaya penebusan kesalahannya kepada mantan jaksa tersebut. Namun apabila dicermati Bonyamin Saiman ini bak “Kutu Loncat”.  Kutu loncat adalah hama sejenis serangga yang mengambil dari salah satu mahluk hidup “tanaman dan manusia” untuk menguasai dunia. Kutu loncat  ini tidak segan-segan menyakiti lawannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan solusinya harus dibasmi, karena dengan mudahnya mengaku dosa dan berbalik membela Antasari. Sekarang, ketika Antasari mencari keadilan yang sebenarnya

JAKARTA  - Melarang menyolatkan jenazah pendukung Ahok menjadi viral di media sosial jelang putaran ke II Pilgub DKI Jakarta 2017. Pasalnya Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Al-Jihad, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat (Yayat) dikutip dari Tempo.com 24 Februari 2017 ingin mengingatkan tentang pentinggnya menjaga syariat Islam. Selanjutnya Yayat menjelaskan di dalam Al-Quran disebutkan tentang larangan mensalati seorang yang munafik. Orang munafik yang disebut mereka adalah umat Islam yang memilih pemimpin non-Muslim, khususnya terdakwa penista agama seperti Gubernur Ahok. Berbeda dengan Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengaku prihatin melihat situasi memanasnya politik di DKI Jakarta.Bahkan sampai terjadi adanya pelarangan mensalatkan jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim. Karena itu, Yaqut akan memerintahkan kadernya untuk merawat jenazah ketika ditolak atau ditelantarkan masyarakat setempat. “Kami perintahkan di seluru

Jakarta -  Kepala Polsek Tanah AKBP Abang Suwarno mengatakan pemanggilan kepada calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan ditunda. Penundaan diputuskan setelah menerima informasi dari pihak Sandiaga. Namun belum diketahui alasan Sandiaga belum bisa mendatangi pemanggilan. "Untuk hari ini ditunda, dari pengacaranya meminta ditunda. Nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan," kata Suwarno. Suwarno belum bisa memastikan kapan panggilan terhadap Sandiaga dilakukan. Ia akan berkomunikasi dengan Sandiaga untik mengatur jadwal pemanggilan.  Sandiaga dipanggil oleh Polsek Metro Tanah Abang sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik. Berdasarkan surat panggilan bernomor Spgl/S-14/III/2017/Sektro TA, kasus itu dilaporkan pada tahun 2013.  Saat diminta keterangan lebih lanjut mengenai kasus itu Suwarno tidak bisa menjalaskan. Ia mengatakan keterangan mengenai hal itu akan disampaikan bagian humas Polsek Metro Tanah Abang setelah pemeriksaan. "Untuk teknis nan

Kepolisian Sektor Tanah Abang memanggil Sandiaga Uno untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik atau fitnah. Pemeriksaan dijadwalkan Jumat 10 Maret, pukul 9.00 WIB.   "Iya benar (dipanggil)," kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKB Suwarno saat dikonfirmasi, Kamis 9 Maret 2017.   Suwarno enggan menjelaskan lebih jauh kasus yang ditangani terkait calon wakil gubernur DKI itu, termasuk perihal apakah Sandi dipanggil sebagai saksi pelapor atau terlapor. "Ya adalah, tentang cewek-cewek," kata Suwarno.   Berdasarkan surat panggilan yang diterbitkan oleh Polsek Metro Tanah Abang, Sandiaga akan menjadi saksi dugaan fitnah yang terjadi pada Kamis, 31 Oktober 2013, sekitar 06.30 WIB, dan Jumat, 27 Agustus 2013, sekitar 17.00 WIB di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Namun tidak dijelaskan peristiwa fitnah yang dimaksud.

Jakarta  : Setelah heboh dengan surat undangan dari DPR untuk Kapitra yang dipalsukan untuk Habib Rizieq Shihab, kini timbul lagi foto - foto yang dibuat oleh para pengikut HRS. Seakan tidak mau kalah dengan ahok yang mampu bersalaman dengan Raja Salman di Halim Perdana Kusuma, pengikut HRS pun geram dan membuat sebuah gambar yang konyol dimana banyak orang awam yang dengan jelas dapat mengatakan bahwa itu HOAX. Berikut gambarnya :  Di kataka bahwa HRS ternyata bertemu secara Raja Salman di Bali untuk meredam rasa iri para pendukung Ahok yang selama ini bertolak belakang dengan HRS. Namun gambar tersebut bisa terbantahkan. Melalui beberapa foto perbandingan ini, terlihat jelas bahwa foto yang di upload Arief Budiman Budiman merupakan foto palsu. 1.  Seorang Raja Salman yang dengan kekayaanya dan membawa 1500 orang rombongan tidaklah mungkin datang ke Bali menggunakan Pesawat Lion Air. Raja Salman datang ke Indonesia menggunakan Saudi Arabia 747 pesawat khusus untuk Raja S

JAKARTA – Kritikan Kasus Antasari terhadap Polri Oleh Ketua IPW dinilai Penuh Intrik sehingga menuai kritikan.  Vonis 18 tahun penjara terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, terkait kasus pembunuhan berencana Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen  pada 15 Maret 2009 silam telah diputuskan oleh majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan, semua hak Antasari yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  yang digunakan untuk menolak putusan atau melakukan koreksi terhadap proses penyidikan hingga persidangan  seperti prapradilan, banding, kasasi serta peninjauan kembali (PK) tidak berhasil merubah apalagi membatalkan putusan. Sejatinya, tidak ada lagi ruang dan tempat untuk meninjau atau koreksi terhadap putusan tersebut. Meskipun permohonan Grasi (perngampunan) Antasari yang diberikan Presiden Jokowi, menghapuskan hukuman tanpa melalui proses persidangan, tidak berarti me

Grasi merupakan hak perogratif presiden dibidang Yudikatif untuk memberikan pengurangan hukum, pengampunan bahkan pembebasan hukuman kepada terpidana. Penggunaan dari kata pengampunan dalam pengertian grasi di atas dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-oleh setelah diampuni seluruh akibat dari tindak pidananya ditiadakan. Perlu di ingat bahwa pemberian grasi diberikan, setelah tindak pidana berkekuatan hukum yang tetap, artinya tidak serta merta menghilangkan inti dari pidanannya. Seperti pemberian Grasi kepada “Antasari” oleh Presiden Jokowi. Pemberian Grasi tersebut merupakan grasi murni atau grasi biasa yang diberikan oleh presiden terkait permohonan terpidana,  sehingga Antasari saat ini telah memperoleh status bebas bersayarat. Namun sayangnya, selang beberapa hari setelah pemberian Grasi oleh presiden bukan digunakan antasari untuk menghidup udara bebas, melainkan digunakan maneuver-manuver secara politis untuk menyerang yang dianggap lawan-lawannya dengan tema “Men